POLISI KITA YANG DIBORGOL GLOBALISASI

POLISI KITA YANG DIBORGOL GLOBALISASI
Oleh : Edy Musyadad*
Dimuat pada: Buletin Elektronik SADAR Edisi 330 Tahun VI 2010
ISSN: 2086-2024
Sumber: prakarsa-rakyat.org

Kepolisian Republik Indonesia beberapa bulan yang lalu mendapat bantuan senilai 3,6 juta dollar Australia dari Kepolisian Federal Australia atau AFP terkait penanganan penyelundupan manusia pencari suaka yang melintasi wilayah Indonesia sebelum ke Australia. Bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Australia berharap dengan bantuan ini jangan ada lagi penyelundupan yang masuk ke Australia, baik melalui Indonesia maupun langsung ke Australia sebagai negara tujuan.
Read More..

PILKADA: BUPATI DAN PARPOL DISANDERA BANDAR

PILKADA: BUPATI DAN PARPOL DISANDERA BANDAR
Penulis adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Desa Mandiri (PUNDEN) Nganjuk
Dimuat pada Bulletin SADAR Edisi: 283 Tahun VI – 2010, Prakarsa-Rakyat.org

Pemilihan Bupati Kediri periode 2010 – 2015 menjadi perbincangan. Karena dua istrinya maju menjadi kandididat calon bupati. Haryanti sebagai istri pertama sudah “berkuasa” hampir 10 tahun sebagai ketua penggerak PKK Kabupaten Kediri. Sementara, Nurlaila adalah Kepala Desa Wates selama kurang lebih 20 tahun (3 periode). Dua istri bupati incumbent ini akan bersaing dengan calon ketiga, yakni Sunardi, Direktur PT. BISI, sebuah perusahaan benih pertanian yang sering mengkriminalisasi petani di wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten sekitarnya. Semua kandidat datang dari warga negara yang statusnya orang kaya.

Read More..

Kebangkitan Koperasi Komunitas dan Gerakan Ekonomi Pedesaan yang Mengakar

Kebangkitan Koperasi Komunitas dan Gerakan Ekonomi Pedesaan yang Mengakar
Penulis adalah Ketua Koperasi Serba Usaha Mandiri Jombang dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Desa Mandiri (PUNDEN) Nganjuk

Dimuat pada Buletin Elektronik Prakarsa-Rakyat.org
Buletin Elektronik SADAR Edisi 161 Tahun IV - 2008
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org

Ada persoalan yang sangat krusial dalam perekonomian rakyat miskin kita saat ini dimana tidak ada lembaga keuangan mikro yang betul-betul memihak kepada rakyat miskin. Memihak dalam arti mudah diakses oleh rakyat miskin yang tidak punya sumber daya, beban bunga dan denda yang tidak tinggi, dan keterlibatan atau partisipasi mereka harus dihargai sebagai subyek sekaligus obyek penerima manfaat. Justru yang terjadi, lembaga keuangan mikro bentukan pemerintah sama sekali tidak bisa diakses oleh rakyat miskin karena harus mensyaratkan berbagai aturan administrasi yang ketat. Dari jaminan, hingga model pembayaran yang harus berekening bank. Rakyat miskin tidak ada kesempatan untuk menikmati program dari pemerintah ini.
Read More..

KOPERASI KOMUNITAS, MENJAWAB KOPERASI RENTENIR BERBADAN HUKUM

KOPERASI KOMUNITAS, MENJAWAB KOPERASI RENTENIR BERBADAN HUKUM
Penulis adalah Ketua Koperasi Serba Usaha Mandiri Jombang dan Ketua Perkumpulan Desa Mandiri (PUNDEN) Nganjuk, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jawa Timur
Dimuat pada Buletin Elektronik Prakarsa-Rakyat.org
SADAR (Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi) Edisi: 161 Tahun IV - 2008
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org

Tujuan bangsa ini didirikan 63 tahun yang lalu adalah kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Namun justru persoalan konkrit dari adanya ketidakadilan sosial dan tidak terjaminnya kesejahteraan umum setiap hari dapat kita lihat. Salah satu persoalan tersebut dapat dilihat dari kebutuhan rakyat miskin baik di pedesaaan maupun perkotaan terhadap modal dan uang cash/kontan yang tidak terpenuhi.
Read More..

Proses Politik Yang Menghancurkan Solidaritas Rakyat Kecil

PROSES POLITIK YANG MENGHANCURKAN SOLIDARITAS RAKYAT KECIL
Ditulis oleh Edy Musyadad
Direktur Perkumpulan Desa Mandiri (PUNDEN) Nganjuk (www.punden.org)
SUMBER: MAJALAH MAJEMUK-ICRP JAKARTA

BEBERAPA orang di sebuah dusun yang bernama Karang Tengah Desa Garu Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berkumpul dan sepakat menamai perkumpulannya, Paguyuban Mandiri yang disingkat PAMAN. Mereka berkumpul rutin setiap bulan dengan membawa uang 1000 rupiah sebagai iuran wajib yang dikelola koperasinya. Dalam pertemuan itu, beragam tema dibicarakan, tetapi tidak jauh dari bagaimana cara membangun desanya. Usaha yang dilakukan PAMAN ini tiba-tiba banyak mendapat sorotan positif dari warga, bahkan warga diluar desanya tergerak untuk turut menjadi anggota.
Namun demikian, stigma buruk tetap saja menghantui organisasi komunitas ini. Mereka dianggap kubu anti kepala desa terpilih sekarang. Memang tidak dipungkiri, sebagian anggotanya dulu adalah orang yang diidentifikasi sebagai pendukung calon kepala desa yang kalah. Walaupun pemilihan kepala desa (pilkades) sudah berjalan hampir 2 tahun  lalu, konflik antar pendukung itu masih terasa sisa-sisanya. `
Belum selesai dan tuntas konflik akibat dari Pilkades, mereka terpaksa harus masuk dalam ruang politik baru yakni Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk. Beragam program dan kampanye juga sampai di desa mereka. Bahkan kader-kader lokal sebagai tim sukses juga muncul di dusun kecil ini. Mau tidak mau, mereka saling membicarakan dan terus mencurigai. Ada juga yang menjaga jarak untuk tidak berkomunikasi walaupun bertetangga. Alasannya, konflik dari pilkades saja masih terasa sakitnya, apalagi sekarang berseberangan calon bupati yang didukung. Pilkada usai bukan berarti konflik selesai. Justru semakin parah karena ada Pemilihan Gubernur (Pilgub).
Read More..

Menjaga perdamaian dari desa

MENJAGA PERDAMAIAN  DARI DESA
Oleh: Edy Musyadad Musyadad
Ketua Perkumpulan Desa Mandiri (www.punden.org)
SUMBER: MAJALAH MAJEMUK-ICRP JAKARTA

"Karena peperangan berawal dari dalam pikiran manusia, maka di dalam pikiran manusia itulah upaya untuk mempertahankan perdamaian harus dibangun".

Kalimat diatas adalah kutipan dari sebuah paragraf terkenal dalam kontitusi UNESCO. Ada sebuah pesan yang dapat kita ambil dari kalimat tersebut melihat situasi konflik yang tiada henti dan pangkalnya ini. Saat ini, dari Bom yang beruntun, kerusuhan masa di beberapa kota, hingga pembunuhan yang di Poso dan Palu beberapa waktu lalu serta kekerasan yang mengusung tema agama. Sehingga, dapat dikatakan perdamaian sedang terancam, kita sedang berada dalam suasana peperangan. Mengapa demikian? Karena perang yang bersumber dari dalam pikiran manusia harus dipahami bukan hanya sebagai peristiwa terjadinya konflik bersenjata dan saling mengirim rudal, tetapi segala macam kekerasan fisik dan non fisik. Pemahaman ini tidak lepas dari makna perdamaian yang merupakan lawan kata antagonis dari perang yang harus dimengerti sebagai negasi dari segala macam kekerasan dalam masyarakat.
Read More..

HIV/AIDS BUKAN SEKEDAR PERSOALAN KESEHATAN

HIV/AIDS BUKAN SEKEDAR PERSOALAN KESEHATAN
Oleh: E. Musyadad
Bekerja pada sebuah ornop di Jombang
SUMBER: KOMPAS JATIM 1 DESEMBER 2006

LUAR BIASA. Di Jawa Timur, lebih 3 juta orang beresiko HIV/AIDS (Humman Immonudefisiensy Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome). Demikian judul sebuah berita di media ini setahun yang lalu (Kompas Edisi Jatim 21/02/05). Data angka setahun yang lalu ini tentunya sudah bertambah, sehingga membuat kita terbelalak tentang ancaman nyata di sekitar kita. Angka yang cukup memberi warning bagi siapa saja untuk segera membuat langkah-langkah pencegahan maupun penangkalannya.

Namun, sering kali kita melupakan bahwa dalam kasus HIV/AIDS, sebenarnya juga menyimpan virus yang lebih jahat dan sudah tumbuh berkembang dalam pikiran masyarakat kita, yakni prasangka, stereotip, dan praktik diskriminasi. Memang setiap warga negara berhak diperlakukan sama tanpa diskriminasi, tetapi hak ini tidak berlaku bagi kelompok yang beresiko maupun yang sudah menderita HIV/AIDS. Mereka diperlakukan secara berbeda dan penuh prasangka serta stereotipikasi. Sehingga, apabila ada lebih dari 3 juta orang beresiko HIV/AIDS, maka lebih dari jumlah populasi itulah pelanggaran hak asasi manusia rentan terjadi di Jawa Timur.
***
Selama ini HIV/AIDS dianggap penyakit kutukan bagi manusia berdosa dan tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun yang biasanya diidap oleh orang homo/heteroseksual, pekerja seks. Kalimat ini mungkin sangat prestisius, memvonis dan tidak memberi ampun bagi HIV/AIDS, tetapi inilah kesadaran yang hidup di masyarakat kita yang berhubungan dengan HIV/AIDS. Penyakit ini dianggap sebagai sebuah bencana bagi seluruh peradaban saat ini, sehingga siapapun yang mengidap HIV/AIDS harus disingkirkan (eliminasi), diperlakukan berbeda (diskriminasi), dan dicap (stigmatisasi) sebagai biang kerok. Kenapa isu HIV/AIDS telah bergerak menyekat kesadaran masyarakat kita?
Hal ini tidak lain karena dalam isu HIV/AIDS telah muncul prasangka dan stereotip dalam menyikapi HIV/AIDS. Prasangka dan stereotip tumbuh dalam masyarakat kita yang disebabkan tidak adanya informasi yang lengkap. Sehingga, masyarakat sering kali mencari-cari informasi dari sumber manapun tanpa tahu validitas informasi tersebut. Akhirnya, HIV/AIDS menjadi sebuah cerita mitologi tentang sebuah jimat yang luar biasa sakti dalam arti negatif.
Bagaimana prasangka dan stereotip yang berlaku dalam penyakit HIV/AIDS ini? Prasangka (prejudice) sebagai mana dikatakan Baron dan Bryne adalah sikap yang biasanya negatif yang ditujukan kepada anggota kelompok diluar mereka. Sehingga, seseorang yang berprasangka kepada kelompok tertentu akan menilai berdasarkan sikap dan perilaku anggota kelompok itu, bukan dari dirinya. Biasanya, sikap benci dan sinis akan muncul dalam melihat kelompok yang diprasangkai ini.
Dari definisi prasangka sebagai sebuah sikap, muncul dua implikasi yang membuntutinya. Pertama, sikap sering berfungi sebagai skema/kerangka kognitif yang digunakan untuk mengorganisasi dan menginterpretasi informasi. Artinya, informasi yang konsisten dengan prasangkanyalah yang akan menarik perhatian mereka, sehingga fakta dilihat dari satu sudut dalam dirinya. Kedua, jika prasangka merupakan sebuah sikap, maka prasangka itu mungkin melibatkan lebih dari sekedar evaluasi negatif terhadap kelompok yang diprasangkai, sehingga perasaan emosional yang negatif dari kelompok yang berprasangka juga terbawa-bawa.
Merujuk pada definisi tersebut, dalam isu HIV/AIDS, prasangka dapat berbentuk beraneka ragam. Misalnya, adanya prasangka bahwa pengidap HIV/AIDS adalah pelaku dosa yang melanggar peraturan-peraturan agama. Salah satunya profesi pekerja seks komersil (PSK), kelompok gay dan lesbian sering dianggap sebagai biang kerok peningkatan angka HIV/AIDS. Padahal sebagaimana data yang ada saat ini tidak hanya PSK, gay atau lesbian yang dapat terkena HIV/AIDS, melainkan orang baik/tak berdosa (bayi, anak, dewasa, lanjut usia, laki-laki, perempuan, yang beragama, tidak beragama, suku apa saja, termasuk saya dan anda) juga dapat terkena HIV/AIDS. Karena, cara penularan HIV/AIDS tidak hanya melalui hubungan seksual, tetapi juga bisa melalui jarum suntik, transfusi darah, ibu hamil, dll.
***
Bagaimana dengan stereotip? Stereotip adalah penjelasan yang paling psikologis dari prasangka. Artinya, ketika berbicara stereotip sebenarnya kita berbicara tentang salah satu mekanisme yang alamiah dalam otak manusia. Stereotip muncul karena ada proses informasi yang bias dalam otak kita yang disebabkan oleh kebutuhan untuk menyederhanakan situasi yang kompleks ini. Dalam menggambarkan sesuatu, otak kita lebih memilih hal-hal yang sederhana dari pada berpikitr kompleks, lambat dan melelahkan.
Simplifikasi ini termasuk menyederhanakan sesuatu yang rumit dalam definisi-definisi tertentu tentang HIV/AIDS. Dalam sebuah tulisan pakar komunikasi Walter Lippmann dikatakan:“we do not first see, and then define, we difine first and then see”. Padahal melihat saja kita kadang tidak jujur seperti yang dikatakan Lippmann bahwa “the fact we see depend on where we placed, and the habits of our eyes”. Singkatnya, dalam kasus HIV/AIDS kita sering mendefinisikan (memvonis dalam kata-kata) sebelum melihat dan mengetahui lebih dalam.
Bagaimana proses prasangka tentang HIV/AIDS sendiri? Ada tahapan yang harus dilewati mulai dari kesadaran bahwa “mereka berbeda”, meningkat ke “mereka menyimpang”, dan puncaknya persepsi “mereka mengancam”. Orang yang “sok baik” tentu akan melihat bahwa kelompok diluar sana sebagai kelompok yang jahat penuh dosa. Atau orang yang sehat, menganggap penderita HIV/AIDS adalah orang sakit. Pada titik tertentu, mereka akan mengatakan bahwa mereka yang menderita HIV/AIDS telah melakukan bentuk penyimpangan dan pelanggaran norma dan nilai serta aturan agama. Misalnya, penggunaan narkoba, berganti pasangan, dll. Jika dari dua sikap tersebut tidak mampu membuat perubahan, proses terakhir adalah mereka yang menderita HIV/AIDS dianggap sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup.
Proses ini bisa tidak hanya terjadi dalam pola pikir saja, melainkan bisa juga dalam praktek perilaku. Yang terakhir inilah yang sering dikatakan dengan diskriminasi. Sering kali penderita HIV/AIDS diperlakukan berbeda karena masyarakat berpikir akan menulari lingkungannnya. Misalnya, dalam keluarga mereka harus makan dengan piring, sendok dan gelas khusus, di desanya mereka tidak boleh menyentuh barang-barang yang banyak digunakan orang banyak, dan sebaginya. Hal ini memposisikan penderita HIV/AIDS semakin merasa beda, yang seharusnya mendapat dukungan lingkungannya untuk terus berjuang hidup.
Lebih jauh, penderita HIV/AIDS akan semakin parah dengan penyakit sosial prasangka dan stereotip dalam segala hal yang berhubungan dengan hidupnya. Dengan adanya prasangka dan stereotip, penderita HIV/AIDS akan semakin menderita dan menyembunyikan diri. Dalam berperang melawan HIV/AIDS sebagai penyakit medis, kita juga harus menyembuhkan masyarakat kita yang terkena penyakit sosial tersebut. Tanpa mempersempit kerja prasangka dan stereotip, penanggulangan HIV/AIDS tidak akan pernah berhasil, justru akan memperbesar potensi penyebarannya.
Maka, sudah sepatutnya kita juga mengingat virus sosial ini dalam pencegahan maupun penanggulangan HIV/AIDS ini. Karena kalau virus sosial ini juga tidak menjadi key problem dalam persoalan HIV/AIDS, angka 3 juta orang yang beresiko HIV/AIDS itu akan menjadi korban (victims) sekaligus menjadi tersangkanya (suspects). Tentunya, kalau ini terjadi sangat ironis bagi penanganan isu HIV/AIDS sebagai persoalan kemanusiaan. Singkatnya, perlu ada perhatian juga bahwa HIV/AIDS bukan hanya virus, melainkan juga politik.
Read More..

BUKAN SUBSIDI BENIH YANG DIBUTUHKAN

BUKAN SUBSIDI BENIH YANG DIBUTUHKAN
Oleh: E. Musyadad
Penulis adalah Staff pada Yayasan Madani Jombang, anggota Forum Belajar Bersama
Dimuat pada Buletin Elektronik Prakarsa-Rakyat.org
SADAR (Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi) Edisi: 19 Tahun II - 2006
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org

Petani dari masa ke masa dibebani dengan persoalan-persoalan yang tidak tertanggungkan. Pupuk dan pestisida mahal, harga panen rendah, serangan hama menggila, air irigasi kurang, siklus musim yang tidak jelas, dan masalah lainnya yang silih berganti. Belum muncul solusi dari persoalan- persoalan tersebut, ada ancaman lagi bagi petani yakni, adanya ketergantungan terhadap benih. Benih bagi petani adalah anak yang sedang dikandung, sehingga tanpa benih mereka tidak dapat lagi beranak-pinak. Tanpa benih, petani tidak akan bisa makan.


Hal inilah yang mendasari gagasan adanya subsidi benih bagi petani. Beberapa hari yang lalu, pemerintah melalui Dinas Pertanian (menterinya) mengunjungi PT Benih Inti Subur Intani (PT BISI) di Kediri. Pemerintah memberikan subsidi benih bagi petani senilai 1,7 triliun (Kompas,15/07/06). Pertanyaan dibenak kita muncul, kenapa benih bagi petani harus disubsidi? Apakah memang benih sudah sebegitu langka dan mahalnya di negeri yang konon berlimpah keanekaragaman hayatinya?
Memang, benih sudah langka dan mahal. Tanpa kita sadari benih-benih peninggalan nenek moyang kita menghilang dan sulit kita dapatkan. Konon sekarang benih-benih pertanian hanya ada di negara tetangga saja. Benih yang dulu beragam dan dapat langsung kita tanam, sekarang tidak ada pilihan yang beragam kecuali hanya itu-itu saja (benih yang sudah diberi nama perusahaan-peresahaan tertentu). Misalnya benih jagung yang kita kenal saat ini hanyalah benih jagung hibrida saja dari jenis pioneer, NK 11, C7, BISI, dan lain-lain. Kalau beras, kita tidak tahu lagi rojo lele yang dulu terkenal, sekarang lenyap tidak tersisa. Kalaupun petani harus menanam rojo lele, harus membeli benihnya dengan mahal.
Kenapa petani kita tergantung benih? Seiring hilangnya benih-benih lokal, muncul benih-benih baru yang (katanya) sebagai penemuan perusahaan pembenihan. Karena benih-benih ini didapat dari penelitian panjang yang mengeluarkan banyak uang, sehingga benih-benih unggul ini harus dijual mahal. Maka, untuk menjaga benih ini agar tidak dipalsukan, perusahaan benih merancang benih yang hanya dapat ditanam satu kali atau dua kali saja. Sehingga, petani jika ingin terus menanam harus membeli benih baru, karena hasil panennya tidak dapat dibenihkan.
Benih-benih ini tidak hanya padi, jagung atau kedelai saja, tetapi buah-buahan (pepaya, melon) hingga sayuran seperti tomat , terong, kentang, labu, bahkan kangkung bibitnya sudah diperjualbelikan di pasar. Ada kecenderungan dimana benih hanya dijual dan dikuasai oleh perusahaan pembenihan saja. Singkatnya, apapun jenis pertaniannya, petani harus membeli benih kepada perusahaan-perusahaan pembenihan. Inilah yang menyebabkan petani tergantung benih.
Tentu saja ini membahayakan bagi keberlangsungan hidup petani. Telah terjadi proses ketidakadilan yang menimpa petani secara diam-diam. Karena bibit adalah sumber daya alam yang diciptakan Tuhan, bukan milik perusahaan, seharusnya semua orang tidak boleh mempatenkan benih-benih pertanian. Tidak seharusnya benih hanya dikuasai oleh segelintir orang yang bertopeng dibalik nama perusahaan.
Petani di kabupaten Jombang misalnya (dan di kota lain tentu saja sama), pertanian menjadi lahan subur bagi perusahaan pembenihan ini dalam memasarkan produknya. Jika beberapa waktu lalu kasus benih jagung di Nganjuk dan Kediri sempat menjadi persoalan, seharusnya kita tanggap dalam melihat gejala adanya “rezim benih” ini. Bayangkan, inisatif rakyat dengan mencipta benih justru dianggap melanggar hukum dan harus divonis penjara.
Secara gamblang, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang mendukung gagasan rezim benih ini. Kebijakan yang dikeluarkan terakhir, subsidi benih bagi petani, maknanya sama dengan membenarkan rezim benih menguasai jantung nadi petani. Dalam beberapa kasus, pemerintah semakin brutal mendukung rezim paten dengan memfasilitasi perusahaan-perusahaan pembenihan masuk ke petani langsung atas nama proyek-proyek yang dikemas pertanian unggulan dan demi ketahanan pangan. Harusnya pemerintah memberi “warning” agar pihak perusahaan pembenihan tidak masuk ke petani di daerahnya. Karena dengan masuknya rezim benih langsung ke petani, mengakibatkan tingkat ketergantungan benih akan semakin luar biasa.
Maka, sebelum petani semakin kehilangan kemerdekannya dalam bertani, pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan benih dengan murah tetapi bukan dengan subsidi. Lebih jauh rekomendasi yang harus dilakukan pemerintah adalah segera mengubah pola kebijakan menuju sistem pertanian yang berbasis masyarakat yang mandiri, bukan pertanian yang bergantung pada benih unggul yang hak patennya dimiliki oleh perusahaan swasta. Kemandirian petani ini harus dimulai dari kemandirian petani atas benih. Pemerintah harus mendukung usaha petani yang “mencipta” benih. Singkatnya, jika kita ingin memandirikan petani, ketergantungan benih adalah prioritas yang harus diselesaikan. Sekali lagi, bukan subsidi benih yang dibutuhkan petani melainkan benih yang murah dan beragam jenis.
Read More..

MONOKULTURISASI PERTANIAN DAN REZIM PATEN BENIH

MONOKULTURISASI PERTANIAN DAN REZIM PATEN BENIH
Oleh: E. Musyadad
Penulis adalah Staff Divisi Advokasi Yayasan Madani Jombang
Kompas Jatim, 7 April 2005

DI Nganjuk Jawa Timur bulan Maret 2005 lalu, muncul kasus hukum yang melibatkan petani dan pihak perusahaan pembenihan jagung. Perusahaan pembenihan itu mengklaim bahwa petani tersebut mengelola, meneliti, dan menanam serta menjual benih jenis jagung yang hak patennya mereka miliki. Persoalan inilah yang diangkat ke meja hijau dengan alasan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Akhirnya, petani tersebut diancam tidak boleh menanam jagung dan denda berupa uang. Persoalan ini menarik karena merupakan kasus pertama kali yang terjadi di Jatim yang berhubungan dengan HaKI dan dunia pertanian.


Melihat kasus ini, saya teringat dengan apa yang menimpa Percy Schmeiser, petani kanola (bahan minyak goreng) di Kanada pada tahun 1997. Saat itu, pengawas Monsanto (perusahaan benih dan pestisida) masuk ke ladang Percy tanpa izin, dan mengambil tanaman kanola untuk diteliti di laboratoriumnya. Hasilnya, kanola-kanola tersebut mengandung gen rekayasa yang tahan herbisida yang selama ini diproduksi oleh Monsanto.
Monsanto menuduh Percy telah mencuri produknya tanpa izin, sehingga Monsanto menuntutnya dengan tuduhan menanam kanola transgenik tanpa membayar biaya teknologi. Tentu saja petani tersebut marah, karena selama ini dia tidak pernah menanam benih transgenik. Setelah ditelusuri, ternyata transgenik yang tumbuh di ladang Percy terjadi karena proses penyerbukan oleh angin. Karena di wilayah tempat tinggal Percy, memang hampir seluruhnya petani kanola kanola menanam transgenik.
Pada 21 Mei 2004 lalu, Mahkamah Agung Kanada menetapkan Percy bersalah karena melanggar hak paten, sehingga Percy harus membayar denda sebesar USS 140,000 untuk biaya teknologi. Keputusan ini berarti memperluas hak paten Monsanto bukan hanya pada benih yang direkayasa secara genetik, melainkan juga diperluas hingga pada organisme hidup tempat gen itu mendekam sengaja atau tidak sengaja.
Kasus semacam ini sangat mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang karena ada tren dalam dunia pertanian yang bergerak ke arah monopoli benih. Dalam beberapa tahun terahir, perusahaan benih giat melakukan kampanye langsung ke petani tentang keunggulan benih yang mereka miliki. Bahkan, mereka menjalin kerja sama dengan petani untuk menanam dan akan membeli hasil panennya.
Dalam prakteknya, sosialisasi ini difasilitasi oleh pemerintah daerah, dinas pemerintah, karena wacana pemerintahpun sama (dikendalikan) dengan perusahaan benih yang saat ini bergerak di petani. Bahwa keterpurukan petani saat ini karena mereka tidak dapat memilih benih yang tepat (unggul), selain itu karena areal penanaman yang terlalu luas, yang mengakibatkan over produksi. Maka, perlu ada pengalihan jenis tanaman serta mendapat akses benih yang unggul.
Gagasan semacam ini sangat kuat di beberapa daerah, semacam Jombang, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, Kediri, Tulungagung dan Malang serta daerah lain di Jawa Timur. Pemerintah dalam beberapa kasus di Jombang misalnya, mempresentasikan pentingnya mengubah jenis tanaman agar petani tidak terus merugi. Saat ini, benih tanaman yang gencar ditawarkan kepada petani adalah jagung unggul. Pemerintah biasanya mengundang pembicara dari pihak perusahaan pembenihan jagung yang selama ini memang concern pada pembenihan jagung.
Dalam aras ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat membuat banyak perusahaan nasional dan multinational melakukan langkah-langkah inovatif dalam memberikan solusi kepada masyarakat dalam mencapai pertanian yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Apalagi, selama ini Indonesia belum dapat keluar dari kemelut kurangnya produksi jagung dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industrinya sendiri. Maka, perusahaan nasional dan multinational menawarkan produk benih unggulnya sebagai jawaban atas tantangan swasembada pangan tersebut dengan menghasilkan produktivitas yang tinggi.
Akhirnya, pemikiran ekonomis dari perusahaan-perusahaan pembenihan tersebut “nyambung” dengan gagasan pemerintah yang ingin mengangkat derajat petani. Namun, sikap pemerintah ini terlihat sangat naif karena tidak melihat dampak yang akan muncul dalam jangka panjang. Kenapa? Karena, “mimpi’ tentang hasil yang besar dari benih produk unggul ini akan menyingkirkan benih lokal yang selama ini akrab dengan petani. Sedangkan benih baru sudah dimiliki oleh perusahaan pembenihan, sehingga petani harus membeli jika ingin menanam.
Rezim Paten
Jika hal ini terjadi, petani sudah terperangkap dalam jurang ketergantungan terhadap benih-benih yang dikelola oleh perusahaan. Artinya, tidak lagi mandiri dalam menanam. Parahnya, benih-benih produk perusahaan ini selain sudah dipatenkan, biasanya tidak bisa ditanam untuk terus menerus. Dalam beberapa kali panen, hasilnya sudah tidak bisa lagi dibenihkan, bahkan ada yang sekali saja tanam langsung “mati” yang disebut benih terminator (patennya kini dimiliki Monsanto). Sehingga, petani tidak dapat lagi menanam kecuali harus membeli benih. Padahal di negara kita, petaninya adalah miskin yang hidupnya subsisten sehingga mereka tak mampu membeli benih tanaman yang baik (karena baik pasti harganya mahal).
Maka, paten yang identik dengan monopoli manfaat secara legal itu akan meminggirkan petani itu sendiri nantinya. Pada titik ini, otonomi daerah sudah merupakan wacana strategi untuk membuka jalan tol bagi kontrol monopolistis dan ini menandakan arah keberlanjutan paradigma monokulturisasi. Singkatnya, kontrol terhadap petani melalui sistem monopoli benih sedang bergulir.
Dalam argumentasi baik yang pro maupun kontra terhadap skenario pertanian kita ini, jelas terasakan betapa kekuatan perusahaan lintas-negara (TNC) sudah sangat mampu mengendalikan sistem pertahanan kita. Misalnya, pada pada tahun 1999, telah terjadi uji coba lapangan tanaman transgenik di Indonesia. Masyarakat tidak tahu kemana arah teknologi transgenik ini, karena terkesan ditutup-tutupi. Sedikit pihak yang mengetahui bahwa PT Monagro Kimia (anak perusahaan Monsanto) telah melakukan uji coba lapangan untuk jagung Bt di Jombang, Malang, dan Sulawesi Selatan (Berita Bumi, Oktober 1999). Tanaman perkebunan lain yang diuji adalah tebu Bt di Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) di Pasuruan. Sebuah upaya menciptakan varietas tebu transgenik yang tahan terhadap hama penggerek batang, walaupun masih belum berhasil (Kompas, 8 Agustus 2000).
Artinya, petani selama ini kecolongan dengan gaya perusahaan pembenihan yang bermulut manis, dimana mereka mengembangkan produk ungggul untuk memberdayakan para petani. Padahal hanya ingin menjual sekaligus menguasai pertanian melalui produk benih unggul dalam skenario rezim patennya. Ironisnya, pemerintah sudah terkena rayuan ini, sehingga justru berperan sebagai fasilitator di lapangan.
Maka, diprediksikan kondisi petani akan semakin terpuruk di masa depannnya, bahkan tidak mustahil, nantinya akan berujung di balik terali penjara, jika rezim paten semakin kuat. Penggunaan suatu produk teknologi maju termasuk bioteknologi dalam rangkaian rezim paten harus disikapi dengan kritis. Salah satunya dengan pembuatan suatu produk hukum yang bersifat legal. Selama ini, Indonesia terkesan lambat dalam membuat Undang-Undang Keamanan Hayati.
Selain itu, menurut Mardiana (2000), seharusnya pemerintah dapat mengadakan dailog vertikal dan horizontal untuk mengambil keputusan tentang arah kebijakan pengawasan riset, uji coba, pelepasan, penggunaan dan monitoring produk transgenik dan benih unggul lainnya. Langkah lain yang harus dilakukan sekarang adalah mengadakan moratorium atas impor, penjualan dan pelepasan makanan dan produk transgenik hingga ada peraturan yang jelas dan ada bukti keamanannya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memberlakukan sistem label serta menyusun data base produk dan uji coba produk transgenik yang ada di Indonesia dan menyebarkan informasi tersebut ke publik.
Agenda inilah yang saat ini mungkin dilakukan untuk membatasi gejala monokulturisasi pertanian dengan pematenan benih yang akan ditanam petani kita. Karena dengan semakin memfasilitasi perusahaan swasta masuk ke wilayah pertanian, tanpa kita siapkan alat proteksinya, pemerintah sebenarnya telah membuat lubang kubur bagi masa depan petani. Akhirnya, petani hanya sekedar menjadi buruh yang menanamkan benih perusahaan, tidak menjadi raja lagi atas nasibnya.
Read More..

URGENSI MEMBANGUN KOMISI TRANSPORTASI DAERAH

URGENSI MEMBANGUN KOMISI TRANSPORTASI DAERAH
Oleh : E. Musyadad
Penulis adalah Peneliti Transportasi Yayasan Madani Jombang (Yamajo)
Kompas Jatim, 29 Oktober 2004

SEBAGAI konsekuensi pemberlakukan otonomi, kewenangan yang dulu hanya dikuasai oleh pemerintah pusat, kini telah didistribusikan ke daerah. Sehingga, sudah lama pemerintahan daerah mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakatnya, termasuk persoalan transportasi. Namun, setelah lima tahun diberlakukan otonomi, kenapa tidak muncul perubahan yang lebih baik dalam transportasi. Justru, kita melihat kendaraan di jalan raya yang tidak teratur, semrawut, berjubel dan potensi kecelakaan semakin membesar. Singkatnya, telah terjadi penurunan jumlah angkutan umum dan jalan diisi oleh kendaraan pribadi yang berkembang pesat dari roda empat hingga sepeda motor.


Faktualisasi peningkatan kendaraan pribadi dan menurunnya kendaaraan umum ini membawa dampak yang beraneka ragam. Pertama, peran monitoring dan kontrol yang semakin sulit dilakukan. Kedua, kendaraan pribadi lebih banyak membutuhkan ruang lebih lebar, sehingga jalan menjadi padat dan ramai. Ketiga, situasi jalan yang padat ini mengakibatkan potensi angka kecelakaan semakin tinggi. Keempat, banyaknya kendaraan merupakan sikap kita yang tidak hemat energi. Sedangkan kita tahu, energi yang digunakan dalam dunia transportasi merupakan energi yang tidak dapat diperbaruhi. Kelima, selain itu polusi menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari. Keenam, kebijakan transportasi tidak lagi memperhatikan kelompok miskin yang tidak memiliki akses.
Konsep “Jalan untuk Manusia”
Dampak-dampak yang muncul ini kemudian memunculkan pertanyaan apa sebenarnya yang salah dalam proses otonomi. Setelah daerah diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan sendiri, kenapa tidak muncul inisiatif daerah untuk mengangkat, melindungi dan menyejahterakan warganya dari himpitan persoalan transportasi yang semakin ruwet ini.
Salah satu penyebabnya adalah pola pikir pemerintah daerah yang masih “lurus dan kaku”, tidak berpikir visioner secara berkelanjutan. Maka, walaupun wewenang yang dimiliki semakin besar dan luas, karena konsep yang dijalankan tidak berkelanjutan, pemerintah daerah tidak mampu menjernihkan transportasi. Justru wewenang dalam otonomi ini menghasilkan persoalan baru, munculnya ketidakadilan, lingkungan yang memburuk dan kelompok miskin semakin kehilangan akses dan perlindungan.
Salah satu pola pikir “lurus dan kaku” dapat dilihat dalam wacana jalan. Pada dasarnya jalan dibangun untuk memfasilitasi pergerakan manusia dan barang. Namun, saat ini konsep jalan tersebut telah bergeser dari jalan untuk manusia menjadi jalan untuk kendaraan. Hal ini tidak terlalu merisaukan jika kendaraan yang ada di jalan adalah non motor. Tetapi, sejarah kendaraan yang diawali dari kendaraan non motor dalam perkembangannya telah disingkirkan oleh industri dengan mengganti kendaraan bermotor. Sehingga, jalan saat ini pemahamannya include dengan eksistensi kendaraan bermotor.
Dus, padatnya jalan oleh kendaraan bermotor adalah bentuk nyata dari konsepsi jalan yang telah bergeser. Jalan telah menjadi kawan seiring dengan kepentingan industri. Untuk mendapat keuntungan, industri harus membuat pasar agar ada konsumsi kendaraan bermotor. Maka, jalan yang baik adalah prasyarat untuk membuka pasar yang lebih luas dan masif tersebut.
Dari logika melingkar ini, transportasi bukan lagi semata-mata persoalan teknis melainkan telah menjadi persoalan kepentingan politik yang saling bertarung, jalan untuk publik (manusia) atau jalan untuk bisnis (kendaraan). Namun bagi kekuatan industri, jalan harus menjadi komoditas menguntungkan, sehingga jalan untuk kendaraan adalah pilihan.
Gagasan inilah yang akhirnya menang dan menjadi mainstream dalam wacana transportasi saat ini. Salah satu pelaksana dari pola pikir jalan untuk kendaraan ini adalah pemerintah. Pemerintah beranggapan bahwa persoalan kemacetan dan polusi adalah persoalan jalan sempit yang mengakibatkan laju kendaraan sangat lambat, sehingga polusi dari kendaraan semakin banyak. Maka, pelebaran atau pembangunan jalan baru adalah kebijakan yang paling tepat. Hal inilah yang dari dulu dilakukan oleh pemerintah pusat, yang sekarang didelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Konsistensi terhadap konsep “jalan untuk kendaraan”, sebenarnya dapat juga dikatakan bahwa pemerintah daerah telah menjadi tangan panjang dari kekuasaan industri yang hanya memikirkan keuntungan semata.
Perumusan Kebijakan yang “Otoriter”
Seharusnya dalam konteks otornomi daerah, pemerintah harus berinisiatif untuk membangun transportasi yang berkelanjutan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap public service. Pembangunan proyek ini tentunya harus diawali dengan konsep yang jelas (berkelanjutan). Paling tidak jika selama ini pemerintah berangkat dari konsep “jalan untuk kendaraan” dalam menyusun kebijakan transportasi, pemerintah harus mengembalikan konsep tersebut menjadi “jalan untuk manusia”.
Namun, usaha ini akan mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan jika melihat persoalan yang ada didepan mata kita. Beberapa persoalan yang mungkin bisa menjadi kendala dan hambatan untuk mewujudkan tujuan otonomi ini antara lain ketidakmampuan pemerintah daerah, tidak adanya prosedur yang jelas, dan proses politik yang “otoriter” dalam pembuatan kebijakan
Di Jawa Timur, dua kendala pertama diatas mungkin tidak terlalu merisaukan. Justru kendala ketiga yang selama ini menjadi persoalan pemerintah kita. Selama ini seluruh wilayah Jawa Timur, proses pembuatan kebijakan transportasinya dimulai dari sebuah lembaga yang bernama Badan Transportsi Daerah (BPTD) sebagai sebuah lembaga “think-tank” yang bersifat rekomendatif. Dalam banyak kasus, rekomendasi ini mengikat bagi kepala pemerintah, sehingga menjadi sebuah keputusan. Dus, dari lembaga inilah kebijakan transportasi bermuara, sehingga dapat dikatakan BPTD sangat “powerfull” dalam urusan transportasi.
Dalam konteks proses perumusan kebijakan sendiri ada dua isu yang relevan dibahas. Pertama, apakah pihak-pihak yang menjadi sasaran (target group) dari kebijakan tersebut sudah dilibatkan dan digali aspirasinya (transparency and participation principle). Kedua, apakah orang-orang yang merumuskan isi kebijakan tersebut mempunyai keterampilan dan kepekaan publik yang cukup untuk merumuskan sebuah kebijakan transportasi.
Dalam proses perumusan kebijakan transportasi di Jatim, pihak-pihak yang menjadi target group dari kebijakan tersebut dipastikan tidak dilibatkan dan digali aspirasinya. Kenapa? Karena dalam komposisi BPTD Jatim, sebagian besar anggotanya adalah lembaga pemerintah, sedangkan kelompok diluar negara (penumpang, awak kendaraan, dsb) tidak disertakan. Selain itu, komposisi BPTD yang dominan negara ini tidak dapat meyakinkan kita bahwa mereka mempunyai keterampilan dan kepekaan publik yang cukup untuk merumuskan sebuah kebijakan transportasi yang berkelanjutan.
Hal berbeda misalnya dengan DKI Jakarta yang memiliki Dewan Transportasi Kota (DTK) yang fungsinya sama dengan BPTD, tetapi dibentuk melalui fit and proper test, sehingga kita dapat memastikan bahwa mereka memiliki modal keterampilan dan kepekaan terhadap transportasi berkelanjutan. Selain itu DTK dapat leluasa menggali aspirasi target group karena keanggotaan DTK terdiri dari akademisi, pakar transportasi, Dinas Perhubungan, Kepolisian, pengusaha angkutan, LSM yang bergerak dibidang transportasi, awak angkutan dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
Model perumus kebijakan seperti DTK inilah yang sebenarnya diperlukan untuk memaksimalkan kesejahteraan semua pelaku transportasi di Jatim. Dengan demikian, adanya lembaga semacam DTK (misalnya saja bernama Dewan/Komisi Transportasi Daerah), akan memperteguh cita-cita kita memiliki sistem transportasi yang berkelanjutan dan mudah diakses. Sehingga, otonomi daerah tidak hanya pendistribusian proyek pembangunan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan transportasi yang berkelanjutan, mudah diakses, memiliki akuntabilitas dan transparan.
Read More..

HAK ASASI MANUSIA DAN TINTA MERAH MEDIA MASSA

Hak Asasi Manusia dan Tinta Merah Media Massa
Oleh : E Musyadad)*

Kompas Jatim, Desember 2004

Freedom of expression atau kebebasan berekspresi merupakan hak setiap manusia, termasuk media massa Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), media ditasbihkan sebagai pilar demokrasi yang dipercaya untuk melakukan investigasi, menulis, memberitakan apapun. Otoritas mencari dan menyebarkan berita inilah yang membuat media berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan kita. Peran kontrol media ini juga termasuk “mengungkap” kasus korupsi. Namun, pertanyaan yang kemudian muncul mampukah media melakukan tugasnya? Apakah dalam tubuh media massa masih bersih dan belum tercemar penyakit korupsi? Apakah HAM yang berjalan dalam frame media berjalan lurus atau juga terjadi pemasungan HAM itu sendiri? Pertanyan-pertanyan inilah yang akan dijawab dalam tulisan singkat ini.


***
Apakah dunia jurnalisme berpotensi besar terlibat dalam praktik korupsi? Jawabannya jelas ya, karena awak jurnalisme selalu dihadapkan pada realitas harian yang terus berubah dalam beraneka ragam persoalan. Dari persoalan kecil hingga persoalan krusial yang menyangkut nasib orang banyak bahkan masa depan bangsa. Pada sisi inilah media rentan terhadap praktik korupsi, khususnya bagi wartawan yang terjun di lapangan.
Wartawan merupakan profesi yang memiliki nilai kemanusiaan jika dilakukan sejalan dengan etika profesi dan semangat investigatif. Peran wartawan yang konsisten terhadap etika jurnalisme memang sulit dan rumit serta membutuhkan energi yang lebih. Sehingga saat ini banyak wartawan telah “tergusur” kedalam praktik jurnalisme pragmatis. Hasil dari alur pemikiran ini kemudian membawa wartawan secara tidak sadar telah berdiri jauh dari kepentingan publik hingga yang paling ektrem menjadi wartawan yang larut dalam arus kekuasaan tertentu. Benarkah?
Wartawan yang sering dijuluki kuli tinta dan pendekar informasi dianggap profesi basah yang dapat menunjang kualitas hidup yang lebih dari cukup. Padahal sebaliknya, profesi wartawan sama dengan profesi lainnya bahkan bisa dikatakan profesi kering. Anggapan publik tersebut memaksa wartawan berhadapan pada hasil yang tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Maka, satu alasan pokok kenapa wartawan menerima amplop adalah karena profesi wartawan yang tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup. Alasan kedua dikarenakan tidak ada peraturan atau kode etik yang secara tegas melarang jurnalis menerima uang saku ini.
Sehingga, fenomena amplop dari nara sumber merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam dunia jurnalisme. Muncul istilah wartawan bodrek, muntaber (muncul tanpa berita), WTS (wartawan tanpa suratkabat), pencari tek-tek dan nama negatif lainnya menjadi bukti lain budaya korup wartawan. Walaupun jumlah nominal uang yang diterima bervariasi, tergantung besar-kecilnya persoalan yang muncul, hal ini semakin memperburuk citra jurnalisme. Parahnya, hal ini telah menjadi sistemik yang terjadi dalam instansi pemerintah maupun swasta. Walaupun tidak “meminta”, tradisi ini akhirnya menjadi candu bagi wartawan untuk mendapatkan "delapan enam", kode lain untuk uang amplop.
Insan jurnalistik sendiri dalam melihat praktik uang saku justru bersikap moderat. Artinya, selama tidak mempengaruhi wartawan dalam menulis berita dan tidak melanggar kode etik jurnalisme, uang saku merupakan bentuk ucapan terimakasih dari nara sumber yang masih dapat ditoleransi. Sikap ini berangkat dari situasi “manusiawi” jurnalis yang memiliki kebutuhan keluarga. Walaupun disisi lain insan pers memproteksi agar uang saku tidak menjadi faktor krusial dalam menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Namun, toleransi ini memiliki titik lubang yang prinsipil dimana memberi kelonggaran bagi jurnalis untuk korup. Budaya amplop menyediakan kesempatan terhadap wartawan untuk meraup uang secara mudah tanpa reserve apapaun. Jika jumlahnya Rp 50.000 atau Rp 100.000, misalnya, boleh jadi itu memang sekadar uang transpor, tetapi, bagaimana jika amplop itu berisi Rp 1 juta atau kertas cek atau barang berharga lainnya?
Selain itu, persoalan uang saku akan memunculkan persoalan dilematis jika wartawan berhadapan dengan nara sumber yang berperilaku “godfather”. Wartawan yang telah mendapat uang saku dari “godfather” menjadi tidak berani mengungkap fakta lebih dalam dan yang bernilai negatif mengenai narasuber. Mencemari citra pers sebagai pilar demokrasi, penyakit yang satu ini juga menggerogoti komitmen serta independensi wartawan.
Salah satu contoh kasus yang terjadi di Malang misalnya, adanya “godfather” yang banyak berperan dibalik layar terhadap perkembangan kota ini. Sekedar menyebut nama saja sebagai suspect (tersangka) berita, tidak pernah dilakukan oleh wartawan. Jangankan “kejahatannya”, mengungkap eksistensi “godfather” di Malang saja tidak semua wartawan berani. Bukankah ini menjadi trend dalam jurnalisme yang terjadi tidak hanya di Malang, tetapi juga di kota-kota lain?
Hal inilah yang mengkhawatirkan bagi kebebasan pers kita kedepan. Maka, harus ada upaya untuk menjembatani ketidakberdayaan wartawan. Dalam melihat sauté kausal antara kebebasan pers dengan korupsi, sistem yang dijalankan menjadi penting. Karena praktik korupsi berkaitan dengan tidak adanya mekanisme yang tegas. Korupsi tidak semata-mata disebabkan individu yang jahat, tetapi juga didukung buruknya sistem yang dipakai.
****
Maka, sudah saatnya membangun sistem yang mampu memproteksi kebebasan pers, sekaligus melepaskan diri dari praktik korupsi. Salah satu langkah sederhana untuk memutus uang saku ini adalah dengan cara memenuhi standar hidup wartawan secara layak. Kebutuhan yang cukup ini akan menumbuhkan sikap tanggungjawab dan konsisten mengungkap fakta serta tidak tergiur dengan kepentingan sesaat.
Model ini juga disebut carrot and stick, memenuhi kebutuhan, tetapi juga menyiapkan hukuman. Maka hukuman tegas menjadi pilihan berikutnya jika praktik uang saku masih terjadi meskipun kebutuhan hidup telah terpenuhi. Hukuman tegas juga dimaksudkan sebagai shock therapy bagi insan pers lain yang memiliki potensi besar menerima uang saku. Maka, model carrot and stick menjadi kewajiban perusahaan media untuk mengembalikan jurnalisme kepada fungsi penegak nilai-nilai kemanusian.

E. Musyadad
Penulis adalah pekerja sosial di sebuah ornop, tingal di Malang
Read More..

KASUS MATOS, MEDIA BERDIRI DIPIHAK MANA?

Kasus Matos, Media Berdiri Dipihak Mana?
Oleh: E. Musyadad

Kompas, 30 September 2004

Salah satu berita yang paling menarik perhatian dalam bulan ini adalah prokontra pembangunan Malang Town Squer (Matos). Kenapa? Selain menimbulkan peritiswa buntutan, Matos merupakan representasi pertarungan kekuatan masyarakat Malang yang nyata. Pemodal, god father, pemerintah, pendidik, hingga aktivis lingkungan dan masyarakat biasa saling tarik menarik kepentingan. Sehingga peristiwa buntutannya pun menjadi persoalan besar, dari perubanan perda RTRW hingga ketegangan dalam demo dua kubu prokontra saat pencangan tiang Matos, Selasa 10 Agustus 2004 lalu.

Maka, media yang tersebar di Jawa Timur dalam pengamatan penulis tidak pernah luput memberitakan Matos secara terus menerus yang memuncak pada 11 Agustus 2004 saat memberitakan demo dua kubu prokontra dengan menjadi headline berita di medianya masing-masing. Menariknya, pada edisi yang sama --juga sebelumnya hingga sekarang-- muncul iklan besar dan berwarna tentang Matos. Dalam benak penulis, timbul pertanyaan dimana sebenarnya media kita berdiri?
***
Media massa merupakan sistem mediasi yang menyambungkan peristiwa kepada masyarakat umum dengan cepat. Bisa dibayangkan seandainya tidak ada media, maka peristiwa-peristiwa yang seharusnya mendapat respon akan menjadi peristiwa tanpa isi. Maka, salah satu fungsi media menjadi alat kontrol dalam sebuah sistem sosial kita. Fungsi media ini kemudian berkembang menjadi “penyambung lidah rakyat” ketika publik tanda daya dihadapkan pada kekuasaan otoriter (negara) dan hegemonik (pengusaha).
Dalam persoalan Matos, fungsi ini terlihat dimana media memilih kepentingan umum dengan memberitakan Matos sebagai momok bagi masa depan kota Malang. Secara hukum misalnya, Matos melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang. Lebih jauh jika Matos ini berdiri akan berdampak pada ekologi kota yang semakin suram, minimal jalan Veteran yang saat ini sebagai jalan hijau akan berubah menjadi daerah macet dan polutif. Dan dalam proses perubahan RTRW ini, cerminan nyata bahwa kekuatan pemodal sangat hegemonik di Kota Malang.
Dari pemberitaan media tentang Matos ini yang “mewakili” kepentingan publik ini, juga menunjukan media tidak dipengaruhi oleh kekuatan kelompok “besar” secara vulgar/terang-terangan seperti dalam kasus pers orde baru kemarin. Sehingga, obyektivitas berita yang menjadi standar jurnalistik juga dapat dilihat dalam berita-berita yang muncul di media.
Adanya standar pemberitaan dan kode etik jurnalis yang kemudian menelurkan berita obyektif bukan tidak berarti menjadikan pengusaha patah arang. Justru, mereka semakin gencar membangun opini tentang pentingnya Matos berdiri di Malang dengan menggunakan cara lain. Salah satunya melalui iklan di media yang akhir-akhir ini termuat di beberapa media, termasuk media ini sendiri.
Dari wajah koran, kita disajikan dua kekuatan yang saling bertentangan. Ketika membuka koran dan membaca berita seputar Matos, kita menyadari adanya ketidakberesan dalam proses pembangunan, kita juga membayangkan lingkungan yang semakin buruk, dan bagiamana tokoh masyarakat memprediski dampak yang akan muncul akibat pembangunan Matos secara sosiologis. Namun, setelah dihadapkan pada sisi negatif pada halaman berita, kita juga disuguhi oleh gambar menarik, sebuah bangunan di pusat kota dengan 10 alasan “hoki” pada halaman iklan. Paling strategis, gede, lengkap, banyak, luas, luwes, terjamin, bagus, terpercaya, dan dibuka tahun depan saat musim liburan sekolah dan sebelum lebaran.
Dari iklan ini penulis membayangkan betapa suasana akan begitu menyenangkan jika Matos berdiri. Kita tidak akan kesulitan mencari barang dalam sekali tempuh. Selain itu, bagi yang bermodal tebal, usaha di Matos akan sangat menguntungkan. Dus, iklan telah menyapu mimpi buruk dan menampilkan mimpi indah. Kenapa?
Teks iklan bukan ditulis untuk mencatat sesuatu, tetapi untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Sebagai proses rekonstruksi dari sebuah obyek, sudah tentu teks iklan menggunakan tanda untuk merepresentasikan obyek tertentu. Maka, melalui teks iklan gagasan semiotik sosial, motif-motif (kebohongan-kebohongan) dibalik menjadi image dan disampaikan ke publik. Iklan sendiri ditandai dengan syaratnya imajinasi dalam proses pencitraan dan pembentukan nilai-nilai etitika untuk memperkuat citra terhadap obyek iklan itu sendiri, sehingga terbangun image. Semakin tinggi estitika dan citra obyek iklan, maka semakin tinggi nilai image. Dengan demikian respon masyarakat akan berbalik dari tidak tertarik menjadi sangat membutuhkan.
Kekuatan media massa kita yang mampu membangun theatre of mind melalui iklan ini akhirnya mengundang imajinasi tentang gambaran-gambaran positif dari sebuah obyek yang buruk. Berita seburuk apapun tentang sebuah obyek dalam berita (kalimat) jika kita sandingkan dengan gambar obyek yang telah dikonstruk dalam image tidak akan sebanding.
Maka, setelah kita menutup koran yang meliput Matos dan sekaligus membaca iklannya kita menjadi gamang. Bagi media ini sama sekali tidak menguntungkan, karena antara berita yang ingin disampaikan tidak sejalan dengan apa yang dilihat pembaca. Realitas ini meneguhkan bahwa media tidak banyak berarti bagi publik. Sikap ini justru mereduksi fungsi media sebagai kekuatan ambigu (the ambiguous power) dalam bersikap kritis.
Sebenarnya, gerak ambigu ini juga terkait dengan gejala pers yang selalu mengusung wacana konflik (peristiwa) sebagai tema berita terlaris yang menghasilkan nilai berita yang marketable. Persoalan inilah yang kemudian menarik dunia pers dalam pemberitaan konflik, walaupun sudah dibingkai dalam etika jusrnalistik sekalipun. Gejala berita konflik seperti ini oleh Benedict Anderson dikatakan sebagai upaya pers yang selalu mengedepankan ruang gerak keuntungan kapital dan akhirnya pers tidak lebih sekedar print of capitalism.
***
Maka, dalam persoalan pemberitaan Matos saat ini bukan pers atau pengusaha yang dirugikan melainkan masyarakat umum yang tidak punya akses terhadap pers. Media secara sengaja melakukan pemihakan kepada kekuatan dominan elit politik dan ekonomi serta menutup basis kekuatan masyarakat mendapat akses luas. Jika akses ditentukan oleh uang, media harus lebih responsif mencari dan membukakan akses berbicara. Sayangnya, selama ini akses yang dibuka bukannya idea centred, melainkan ditentukan oleh event centred. Artinya, bila terjadi peristiwa mereka baru diberi akses, tetapi kehendak laten yang selama ini tersembunyi tidak pernah menemukan saluran.
Relasi kuasa dalam persoalan pemberitaan Matos, menggambarkan betapa masyarakat selalu berdiri lemah. Ketika proses negoisasi mampat dan digantikan olek kesepakatan-kesepakan elitis, seharusnya media merupakan ruang aspirasi bagi kepentingan mereka. Namun, yang terjadi justru media secara sadar melakukan kesalahan fatal dengan model pemberitaan konflik dan kebijkan komersial yang mengarahkan kepada mimpi imajiner massa.
Maka, dari catatan yang rumit ini penulis masih mengajukan pertanyaan sama, dipihak mana sebenarnya media kita berdiri? Memang menyelaraskan antara perut (ekonomi) dan kepala (idealisme) seperti air dan minyak. Namun, bukankah kita harus terus berpikir dan berharap daripada membiarkan Malang menjadi kota yang angkuh terhadap lingkungannya.

Penulis tinggal di Malang
Read More..

KEBIJAKAN TRANSPORTASI ALTERNATIF

Kompas Jatim, Senin, 28 Juni 2004

KEBIJAKAN TRANSPORTASI ALTERNATIF
Oleh : E. Musyadad

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur telah merencanakan pembangunan tol tengah Kota Surabaya sebagai upaya untuk mengurangi persoalan transportasi, yakni kemacetan. Kemacetan menang menjadi momok bagi masyarakat kota manapun, tidak terkecuali Surabaya yang memiliki mobilitas sosial yang tinggi dan dinamis. Secara ekologis, situasi kemacetan akan menghasilkan gas beracun semakin banyak dari kendaraan bermotor.

Selain itu, kemacetan telah membuang waktu sia-sia bagi masyarakat kota. Maka, pembangunan tol tengah merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyakit lalulintas ini. Namun, solusi dari problem transportasi tersebut memunculkan pertanyaan baru. Jika kemacetan berimbas terhadap kualitas lingkungan, kenapa solusi yang ditawarkan selalu dengan melebarkan jalan atau dengan membangun jalan tol? Memang, hal ini menjadi tren umum pembangunan kota yang lebih “memilih” memperluas dan membangun jalan-jalan untuk mengurangi kemacetan. Asumsi ekologisnya barangkali jika jalan lancar dan tidak macet, maka polusi udara dan efisiensi lingkungan dapat ditekan. Namun, asumsi ini patut dipertanyakan karena kemacetan juga dapat dimaknai munculnya gejala krisis transportasi di kota-kota besar. Di Surabaya, padatnya industri dan jumlah kendaraan yang beredar sudah sangat besar jumlahnya. Berdasarkan data Satlantas Polwiltabes Surabaya pada tahun 2002 jumlah kendaraan sebanyak 1.000.042 unit.Sedangkan data Dinas Perhubungan Kota Surabaya, jumlah kendaraan pribadi lebih besar dibanding angkutan umum, yakni mencapai 896.500 unit.Angka itu cukup menunjukkan banyaknya kendaraan pribadi berlalu-lalang di semua jalan; mulai dari jalan pemukiman sampai jalan arteri atau bahkan jalan tol. Maka, di Surabaya telah ada disparitas antara sistem sediaan (supply) dengan sistem permintaan (demand) sarana transportasi massal. Artinya, ketersediaan angkutan umum di Surabaya saat ini dirasa sudah tidak mencukupi bagi kebutuhan mobilitas sosial.Masyarakat sendiri memiliki kecenderungan menggunakan mobil pribadi dikarenakan angkutan publik yang tersedia sangat tidak nyaman, dari yang kapasitasnya dipaksakan; tarif tidak sesuai dengan fasilitas sampai suasana yang tidak aman di bus maupun di tempat pemberhentian. Padahal kalau diperhatikan, penumpang kendaraan pribadi tidak terlalu banyak, maksimal tiga orang. Sementara luasan yang diperlukan untuk melaju kendaraan pribadi tidak kalah besar dengan angkutan umum. Walaupun luasan yang diperlukan tidak sebesar luasan bus antar kota atau bus kota, tetapi jika dilihat dari tingkat okupansinya kendaraan pribadi sangat boros. Artinya, luasan yang dibutuhkan kendaraan pribadi untuk melaju di jalan raya tidak sebanding dengan dengan penumpang yang ada di dalamnya. Hal ini tentunya merugikan secara ekologis, efisiensi waktu bagi pengendara lain, munculnya perbedaan sosial yang mencolok, dan implikasi lain.Melihat gambaran diatas, situasi Surabaya tersebut dapat dikatakan sebagai fenomena krisis transportasi. Kenapa ? Selain disebabkan oleh adanya laju urbanisasi yang terlalu cepat dan ketidaksepadanan antara infrastruktur, pelayanan dan teknologi transportasi dengan kebutuhan bergerak penduduk Surabaya, krisis ini diperparah oleh kebijakan pembangunan transportasi yang menganakemaskan motorisasi dan memarjinalkan transportasi informal yang berbiaya rendah, tak bermesin. Motorisasi di jalan raya yang semakin memadat dengan mobil pribadi dan kendaran bermotor lainnya menjadi beban lingkungan Tujuan awal motorisasi untuk mengatasi kebutuhan mobilitas masyarakat justru kontaproduktif dengan tujuannya. Maka untuk membangun Surabaya dibutuhkan sebuah proyek jangka panjang. Bukannnya membuat kebijakan yang menyelesaikan masalah lama tetapi memunculkan masalah baru seperti memperluas jalan atau jalan tol. Kalaupun proyek jalan tol telah berjalan, paling tidak pemkot juga harus memikirkan solusi akibat dampak ekologis yang ditimbulkan. Maka, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipelajari dalam menyelesaikan kausalitas kemacetan, lingkungan dan krisis transformasi. Pertama, menghidupkan kembali gerakan nonmotor; transportasi informal berbiaya rendah dan tak bermesin, misalnya becak. Banyak anggapan becak merupakan sebab kemacetan kota yang menghambat mobilitas masyarakat. Namun, tesis tersebut terbantah dengan motorisasi transportasi ternyata juga mengakibatkan kemacetan. Problemnya ternyata pada jumlah motor pribadi yang memadati jalan-jalan kota. Kedua, mencontoh di Athena, membatasi mobil pribadi yang boleh keluar beroperasi tiap hari. Misalnya, hari ini mobil yang keluar beroperasi dengan nomor plat ganjil, dan besok nomor plat genap. Intinya ada regulasi yang membatasi jumlah mobil yang ada di jalan raya. Regulasi ini bertujuan mengurangi kemacetan jalan, sekaligus menetralisasi ketimpangan sosial yang terjadi di jalan raya. Selain itu gerakan ini akan mampu “mengurangi” kemungkinan situasi ambang batas kadar bersih udara. Ketiga, mengembangkan trasportasi yang berbasis publik umum. Dalam hal ini bermakna membangun transportasi yang mampu menampung penumpang banyak. Syarat lain yang harus dimiliki transportasi ini adalah minimalnya human error dan memiliki ketaatan terhadap waktu. Dan jawaban yang lebih dekat adalah kereta api kota daripada bis kota. Kereta api relatif taat terhadap waktu dan memiliki human error yang minimal. Selain itu memiliki presentase pemasukan penumpang yang lebih banyak.Usaha pemerintah dengan mengopersikan KA komuter merupakan langkah maju. Adanya KA komuter merupakan pilihan yang mutlak dipenuhi oleh pemerintah dalam menyediakan sarana mobilitas masyarakat. Karena penyediaan angkutan publik yang baik dengan sendirinya akan menyelesaikan atau paling tidak mengurangi kerusakan ekologis, pengurangan jam yang terbuang sia-sia akibat macet kendaraan pribadi dan membangun semangat kebersamaan dalam budaya yang tidak timpang.Maka, kebijakan pembangunan transportasi yang berkelanjutan merupakan proyek alternatif untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk kota yang lebih luas. Dua cara pertama diatas merupakan alternatif kebijakan sederhana yang berbiaya rendah. Tetapi jika dilakukan situasi kota akan lebih “hijau”. Dan yang lebih penting bahwa pemerintah telah melindungi masyarakat kecil serta membuka akses luas bagi pelaku transportasi.Akhirnya, kebijakan alternatif tersebut berpulang kepada penguasa kota, karena usaha mewujudkan kota ekologis bagi Surabaya memang harus dilakukan oleh orang yang berkuasa dan memiliki otoritas kebijakan. Maka, jika toh kekuasaan tidak lagi berguna untuk menyelamatkan kesulitan masyarakat Surabaya, paling tidak beberapa syarat menuju kota ekologis tersebut pernah terlintas dibenak kita. Karena membayangkan bernafas dengan udara sehat dan lalu lintas yang teratur tanpa kemacetan rasanya lebih baik. Daripada melintasi jalan tol yang padat atau jalan umum yang macet seperti Surabaya kini.

Peneliti Transportasi Kota Jombang untuk Yayasan Madani
Read More..

NU-PKB DALAM GELIAT POLITIK JATIM

Kompas Jatim, Jumat 25 Juli 2003
NU-PKB DALAM GELIAT POLITIK JATIM
Oleh : M. Hasyim dan E. Musyadad *

TIDAK dapat dipungkiri bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan anak kandung yang dilahirklan dari tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga hubungan ini dapat dikatakan sebagai relasi politik yang “genetikal” antara NU dengan PKB, NU sebagai bapak dan PKB adalah anaknya. Namun, ditengah percaturan politik yang dinamis ini seringkali bapak dan anak sering beda pendapat dan berjalan berseberangan yang tentunya memunculkan keretakan hubungan.


Realitas ini terakhir kali muncul di Jatim dalam menyikapi pemilihan gubernur beberapa hari yang lalu. Keretakan hubungan tersebut berawal dari keinginan sebagian tokoh NU Jatim mendukung pasangan Imam Utomo-Soenarjo, sedangkan PKB “ngotot” mencalonkan pasangan Abdul Kahfi Bakri-Ridwan Hasjim. Perbedaan aspirasi ini semakin mengerucut menjadi fragmentatif setelah adanya dukungan PKB Jakarta terhadap keputusan PKB Jatim. Pasca hirup pikuk politik di DPRD yang berakhir dengan kemenangan pasangan Imam-Soenarjo, bukan berarti persoalan ini selesai damai; sebaliknya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan relasi politik “genetikal” antara NU-PKB semakin menemukan konteksnya. Hal ini dapat kita lihat dari polemik ketidakloyalan anggota dewan dari F-KB terhadap kebijakan partai. Ada beberapa alasan yang dapat dibaca dari ketidakpatuhan politik anggota F-KB ini. Pertama, memang benar pemilihan gubernur kemarin telah menjadi ajang politik uang yang selama ini santer terdengar di telinga publik. Dan salah satunya, mungkin berkaitan dengan pembelotan anggota F-KB dalam memenangkan jagonya, Kahfi-Ridwan. Kedua, ketidakpatuhan ini berangkat dari murni kekecewaan anggota dewan yang memiliki aspirasi tersendiri terhadap PKB Jakarta yang “memaksa” untuk mengamankan cagub-nya. Ketiga, alasan kedua tersebut semakin relevan jika melihat aspirasi beberapa tokoh NU di Jatim yang mendukung Imam-Soenarjo. Singkatnya, memilih Imam-Soenarjo merupakan implikasi tanggungjawabnya sebagai anak yang baik dari NU.Maka, tidak dapat disangkal lagi jika relasi politik “genetikal” NU-PKB ini semakin menemukan alasan untuk mempertanyakan lagi konsep lama bahwa PKB adalah anak kandung NU. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa PKB memiliki hutang historis terhadap NU. Tanpa NU, PKB tidak akan menjadi sebuah kekuatan politik yang diperhitungkan seperti sekarang. Sedangkan bagi NU, PKB merupakan wadah aspirasi politik yang dapat memposisikan NU sebagai organisasi berpengaruh dimata umat maupun dihadapan negara. Sehingga NU memiliki kepentingan ideologis dalam eksistensi PKB selain memperjuangkan aspirasi kaum nahdliyyin tentunya. Relasi historis dan ideologis yang menurut Ali Maschan Moesa menjadi saluran aspirasi ini pada satu titik menjadi hubungan yang sifatnya simbiosis mutualisme, keduanya diuntungkan. Namun, pada satu titik hubungan yang demikian akan menjadi hubungan organis yang dapat berubah kapan saja. Relasi yang yang demikianlah yang menyebabkan relasi politik “genetikal” NU-PKB tidak efektif ketika dibutuhkan sebuah keselarasan suara. Hal ini dengan jelas terjadi beberapa hari yang lalu dalam pemilihan gubernur Jatim dimana suara bapaknya (beberapa tokoh NU) ditolak anaknya (PKB). Ketidakpatuhan anak terhadap pendapat bapaknya dalam konteks geopolitik Jatim akan memberi gambaran yang cukup signifikan kedepannya. Sehingga, pola hubungan yang sekarang sedang “tidak baik” ini menjadi catatan yang menarik jika dilihat dalam konteks hubungan “genetikal” politik PKB-NU yang sama-sama memiliki tanggungan moral, menyuarakan umatnya, khususnya di Jatim.Potensi menyuarakan umat di Jatim bagi NU-PKB merupakan hal yang kongkrit jiika dikaitkan dengan suara yang signifikan dalam kursi dewan maupun kultur masyarakatnya yang tradisionalis dan lekat dengan tradisi sarung. Suara yang tersebar dari total jumlah penduduk Jawa Timur yang sebanyak 34.899.236 jiwa (tahun 2000) di berbagai wilayah seluas 147.130,15 km2 ini memberi gambaran betapa potensialnya suara yang dapat dirangkul dalam relasi NU-PKB ini di Jatim. Potensi suara ini juga dapat kita lihat dalam peta politik nasional dalam era kepemimpinan Gus Dur kemarin, dimana Jatim menjadi andalan politik dalam menentukan berbagai macam kebijakan yang sifatnya penting dan menentukan. Maka, jika relasi politik “genetikal” NU-PKB tidak segera tata ulang tentu saja akan mengubah peta politik di Jatim, khususnya kepentingan nahdliyyin. Dalam mengacu pada kesepakatan Khitah 1926 Situbondo dan muktamar-muktamar yang telah diselenggarakan NU, ada dua poin yang sifatnya substantif dan baku. Pertama, bahwa NU memegang nilai dasar perjuangan yang mengedepankan tawasut, tawazun, iktidal dan tasamuh sebagai wujud keberagamaan yang pluralis dan moderat. Kedua, khitah merupakan konsep, sehingga memerlukan alat operasional yang sifatnya tidak mengikat dan fleksibel. Namun, alat tersebut tidak dapat keluar dari pemahaman bahwa NU tidak akan masuk kedalam medan politik praktis. Dari kedua poin tersebut, sebenarnya telah memberi jawaban tentang kelahiran PKB sebagai partai politik. NU yang berangkat dari pemahaman bahwa Islam adalah untuk semua manusia (rahmatan lil alamin), bekerja sebagai pejuang untuk mengayomi dan melindungi semua golongan. Bekerja untuk lingkaran yang pluralis, lintas sektor dan golongan. Dan peran ini tidak akan dapat dikerjakan dalam ranah politik praktis. Padahal umat nahliyyin sendiri merupakan fenomena yang majemuk dan beragam. Maka, untuk mengamankan posisi dan peran ini NU membutuhkan partai yang mampu memproteksi aspirasi ini. Dan dalam sejarahnya, pilihan itu akhirnya jatuh dengan melahirkan sendiri partai yang bernama PKB tersebut.Namun, melihat perang kuasa yang terjadi dalam relasi politik “genetikal” NU-PKB ini apa yang harus dilakukan oleh NU sekarang. Peran dan posisi yang tidak lagi menjanjikan dalam tubuh PKB sebagai alat operasionalisasi khitah 1926 menjadikan semakin pentingnya menata ulang relasi tersebut. Lebih penting lagi jika hal ini dikaitkan dengan warga nahdliyyin yang selama ini dibingungkan oleh relasi tersebut. Gaya kepemimpinan yang selama ini muncul dan telah menjadi kekhasan NU-PKB adalah patron klien dalam struktur maupun fungsi. Hal ini tidak menguntungkan bagi warga nahdliyyin yang menitipkan aspirasi sosial kepada NU disatu sisi dan disisi lain menjadikan PKB sebagai wadah politik. Karena dalam setiap momen penting yang menentukan masa depan, warga nahdliyyin selalu diam terhadap pemimpin walaupun ditinggalkan aspirasinya atau patuh untuk dilibatkan dalam perselisihan NU-PKB. Dus, disinilah sebenarnya nahliyyin tidak terlibat dan tidak berkepentingan dalam konflik seputar NU-PKB ini. Karena jika hal ini berlangsung terus menerus dan menjadi persoalan kronis, warga nahdliyyin-lah yang pada akhirnya dibebani. Maka, pentingnya untuk segera membangun relasi baru yang genetikal menjadi kultural. Artinya, sudah tidak patut lagi NU berkepentingan praktis terhadap politik. Justru peran yang jauh lebih substantif adalah bagaimana menjaga dan melindungi hak-hak nahdliyyin, golongan lintas sektor yang akan menjadi korban kekuasaan. Posisi oposan ini bukannya sebagai wujud ketidaksenangan atau kekecewaan, tetapi bentuk dari mewujudkan khittah 1926 di Situbondo tersebut, memproteksi apa yang menjadi hak rakyat tidak dilanggar oleh kekuasaan. Karena siapapun pemimpinnya, dapatkah menjamin harga gabah dan gula stabil, air tidak kering, memakmuran merata, pendidikan murah di Jatim. Tidak (!) Dan lagi-lagi kaum nahdliyyin dan warga Jatim-lah yang dirugikan.

Penulis adalah Direktur Lakpesdam Nu Jombang
Pemerhati masalah sosial UMM
Read More..

PEMILU TIDAK ADA ARTINYA BAGI NELAYAN?

Kompas Jatim, Rabu, 7 April 2004

PEMILU TIDAK ADA ARTINYA BAGI NELAYAN?
Oleh: E. Musyadad

SIAPAPUN sependapat, jika pemilihan umum (pemilu) 2004 merupakan perhelatan demokrasi yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Sebagai titik balik perubahan peta politik, pemilu 2004 menyimpan banyak harapan dari banyak kalangan, mulai dari para mahasiswa, tokoh masyarakat sampai politikus sendiri. Harapan itu tentunya tidak jauh-jauh dari lahirnya pemerintahan legitimate yang lebih menghamba pada hukum dan aspiratif.


Kelompok lain yang lebih masif dan heterogen adalah masyarakat kecil yang relatif tidak berpendidikan berharap kebutuhan dan kepentingan rakyat umum dapat dipenuhi. Kelompok ini salah satunya adalah nelayan Jawa Timur (Jatim).Saat ini diperkirakan jumlah nelayan di kawasan Jatim kurang lebih tiga persen dari total penduduk Jatim sebanyak 34.899.236 jiwa (2000) tersebar di pantai utara dan selatan. Artinya jumlah nelayan di Jatim tersebut menyimpan suara yang besar bagi kepentingan Jatim dalam pemilu 2004 ini. Atau dalam bahasa partai politik (parpol), nelayan di Jatim merupakan massa konkrit dan berpotensi mendongkrak suara guna merebut kursi di legislatif.Fenomena ini merupakan gambaran realistis dimana nelayan menjadi bagian yang bisa “dimanfaatkan” untuk memenangkan pemilu. Lihat saja misalnya di kawasan nelayan, beraneka ragam bendera parpol berkibar diatas perahu-perahu nelayan. Tidak saja parpol yang berasas pancasila, tetapi juga banyak parpol yang berasas agama mengibarkan benderanya di kawasan nelayan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah berkibarnya bendera parpol di kawasan nelayan, juga bentuk komitmen parpol mengibarkan pembelaannya untuk memperjuangkan nasib nelayan? Tunggu dulu.Karena sebelum membela tentu saja harus tahu apa yang menjadi persoalan. Nelayan Jatim yang tersebar di wilayah pantai utara maupun selatan, dibagi empat kategori yakni nelayan industri, nelayan tangkap, nelayan budidaya dan nelayan buruh industri. Dari empat kategori tersebut, hampir semuanya merupakan nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan secara harian (one day fishing). Hal ini menunjukkan nelayan Jatim menggantungkan hidup hari esok dengan tangkapan hari ini. Posisi nelayan yang demikian kemudian memaksa hadirnya tengkulak.Dalam proses ekonomi, memang tengkulak dapat dikatakan sebagai roda penggerak perekonomian desa-desa nelayan. Selain itu, tengkulak memiliki keunggulan dibandingkan bank-bank resmi pemerintah atau lembaga perkreditan lain yakni sifatnya yang informal dan fleksibel. Namun, posisi tengkulak ini menjadi gambaran adanya ekspolitasi nelayan yang tidak nampak. Kenapa ? Satu-satunya komoditas nelayan adalah ikan, padahal komoditas ikan ini sifatnya rentan waktu. Sehingga, mau tidak mau nelayan harus segera menjual dengan harga berapapun. Disinilah letak “bargaining” nelayan yang lemah dalam menjual harga ikan, sehingga mereka sadar atau tidak telah masuk dalam perangkap tengkulak. Dominasi tengkulak ini juga dikarenakan tidak berjalannya mekanisme tempat pelelangan ikan (TPI) sebagaimana mestinya.Persoalan lain yang sering dihadapi oleh nelayan adalah konflik antarnelayan Jatim yang sering memicu kekerasan. Sumber pokok konflik itu berupa masalah alat penangkap ikan dan perebutan wilayah penangkapan ikan. Alat penangkapan ikan yang menyulut masalah konflik antarnelayan adalah maraknya penggunaan trawl dan mini-trawl oleh sebagian nelayan yang dapat merusak ekosistem laut dan terumbu karang. Disisi lain nelayan juga belum mengetahui tentang wilayah laut yang menjadi daerah penangkapan ikan tidak dapat dibatasi oleh koordinat.Pemberlakuan Undang-Undang (UU) tentang Otonomi Daerah yang memberikan batasan daerah perairan --jarak hingga empat mil, kewenangan pemerintah daerah kota dan kabupaten; jarak empat mil sampai dua belas mil, kewenangan pemerintah provinsi; jarak lebih dari 12 mil, kewenangan pusat-- justru sering menjadi pemicu perebutana wilayah tangkapan ikan. UU ini dipahami nelayan sebagai batasan yang mengikat, sehingga nelayan dari wilayah lain di sebelahnya tidak boleh masuk ke wilayah mereka.Pola pikir nelayan Jatim ini terjadi bukan semata-mata kesalahan nelayan, tetapi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak mampu mensosialisasikan peraturan dengan maksimal. Sehingga, untuk meredam dan mengelola konflik tersebut ada baiknya pemeritah daerah membuat peraturan daerah sebagai bagian implementatif untuk mengelola sumber daya milik umum (common property) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta rasa keadilan bagi nelayan kecil.Maka, dari beberapa catatan diatas menujukkan persoalan nelayan tidak semudah membaca kibaran bendera di kawasan pantai. Jika selama ini parpol gencar memberikan imbalan rupiah untuk nelayan yang mengibarkan benderanya, pertanyaan reflektif yang patut kita ajukan adalah tahukah parpol tentang persoalan yang mendera nelayan di Jatim. Karena gaya sinterklas yang dilakukan parpol dengan membagi-bagikan sembako dan imbalan-imbalan lain, justru telah memicu konflik horisontal yang telah tumbuh dalam komunitas nelayan sebelumnya.Sedangkan kalau kita simak, parpol yang ada di Jatim saat ini tidak ada yang memiliki program untuk nelayan yang signifikan dan teknis untuk mengangkat kesejahteraan nelayan. Parpol di Jatim hanya memberi arahan program yang disifatnya normatif bagi nelayan yang termaktub dalam tema usang seputar “meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil”. Tetapi, bagaimana dengan tengkulak, potensi konflik antar nelayan dan kepastian hukum?Melihat hal ini tentu saja sah jika mengatakan jika parpol hanya menjadikan nelayan sebagai mesin politik untuk mendongkrak suara. Tidak lebih tidak kurang. Dengan demikian apa yang harus dilakukan oleh nelayan kita? Mungkin ada baiknya jika menerima saran musisi Franky S, “terima saja uangnya, tetapi jangan pilih mereka”. Hari Selasa kemarin, sehari setelah hari pencoblosan, komunitas nelayan kita akan memperingati hari Nelayan Nasional (6 April) sebagai bagian dari upaya memperbaiki nasibnya kedepan.

Pemerhati sosial UMM
Read More..

Persoalan Air dan Potensi Konflik di Jatim

Kompas Jatim, Senin, 9 Februari, 2004

Persoalan Air dan Potensi Konflik di Jatim
Oleh : Edy Musyadad

Air adalah berkah sekaligus bencana. Jika kekurangan atau kelebihan, air menjadi bencana yang berujung kematian. Air yang secara hakiki merupakan hak semua orang, tetapi saat ini hanya sebatas mitos karena sebagian masyarakat Jawa Timur saat ini kesulitan air. Namun, disisi lain juga kelebihan yang mengakibatkan kerugian. Maka, dengan kata lain persoalan air di Jatim masih sangat keruh dan berpotensi untuk menimbulkan konflik dan persoalan buntutan lainnya.

Fenomena kesulitan air tersebut dapat dibaca dalam beberapa hari yang lalu di media massa. Di Kabupaten Magetan, masyarakat kesulitan air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) melanda 4.000 pelanggan yang tersebar di tiga kecamatan. Hal ini bermula dari menurun debit air dari 120 liter/detik menjadi 90 liter/detik. Kegelisahan masyarakat Magetan memuncak menjadi krisis kepercayaan publik terhadap instansi terkait, sehingga pelanggan menggelar aksi boikot membayar tagihannya.
Lain di Magetan lain juga di Kota Batu. Wilayah yang secara geografis menyedikan sumber air melimpah, justru sebagian masyarakatnya masih ada yang belum mendapat pelayanan publik dalam sektor air. Paling tidak penulis sendiri saat ini menikmati kucuran air hanya pada malam hari, karena air di Kota Batu seperti ronda malam yang harus digilir keliling kampung. Hal ini diperparah dengan amukan alam yang merusak pipa-pipa distribusi PDAM Kota Batu --yang mengancam 4000 pelanggannya belum termasuk pelanggan wilayah Kota Malang-- beberapa hari yang lalu (Kompas, 05/02/04).
Realitas ini memberi gambaran bahwa persoalan kesulitan air di Jatim tidak hanya dihadapi oleh daerah yang kering, tetapi juga daerah yang terkenal memiliki sumber air seperti Kota Batu. Maka, tidak ada kalimat yang pas untuk menggambarkan faktualisasi air di Jatim selain sebuah ironi parah dimana daerah basah sekalipun ada warganya yang tidak mampu menikmati pelayanan publik berupa air yang menjadi kebutuhan vital.
Bagaimana dengan wilayah yang tidak memiliki sumber air yang masuk dalam daerah kering di Jatim? Tentu, kondisinya jauh lebih parah dalam mendapat akses kebutuhan air. Di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya seperti yang diberitakan beberapa media, kualitas air PDAM sangat buruk. Maka, melihat persoalan kesulitan air di beberapa daerah di Jatim, persoalannnya tidak hanya sebatas kuantitasnya yang menurun akibat alam tetapi juga kualitas air yang buruk telah menjadi persoalan umum pelanggan air di Jatim.
***
Bila melihat samudera luas dan air melimpah, sepintas peringatan krisis air ini tampak mengada-ada. Bahkan, secara kuantitas, planet bumi juga dijuluki planet air. Sebab, hampir duapertiga bagian permukaan dan perut bumi ditutupi air. Jumlah total air di bumi sekitar 1,4 milyar km3. Namun, sebagian besar yakni sekitar 97,25 persennya berupa air laut dan hanya 2,75 persen berupa air tawar. Sedangkan sebagian besar air tawar itu berbentuk es dan salju (kira-kira 77,3 persen); sebanyak 22,4 persen berupa air dalam tanah; 0,35 persen ada di danau/rawa; 0,04 persen berupa uap air di atmosfer; dan 0,01 persen berupa air sungai.
Dari sekian klasifikasi air tersebut, jumlah air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebenarnya sangat sedikit, yakni tidak lebih dari 0,05 persen. Jadi, dapat dibayangkan betapa terbatasnya jumlah air yang bisa dimanfaatkan secara langsung untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka, dari persediaan air saja sebenarnya potensi konflik menyangkut air sudah nyata. Belum lagi masalah air yang "berkurang" yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, pemanasan global, menipisnya daerah resapan, dan lain-lain. Kondisi air ini diperparah dengan pencemaran di sungai dan laut kita akibat kesalahan dalam memanfaatkan air. Sehingga, prediksi adanya ancaman krisis air yang akan memusnahkan peradaban bumi sangat mungkin terjadi kedepannya. Dan bukan kalimat yang bombastis dan dibesar-besarkan.
Ancaman ini tidak main-main karena konjungtur air dari tahun ke tahun semakin menunjukan data yang menaik tingkat kelangkaannya. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan Bank Dunia berkaitan dengan persoalan air sebagai berikut; Penduduk kota di Indonesia yang beruntung dapat menikmati air bersih baru 65 persen. Sementara di desa hanya 32 persen, dan secara nasional hanya 42 persen saja yang dapat menikmati air bersih. Ini berarti ada 100-an juta lebih penduduk Indonesia yang masih belum beruntung bisa menikmati air bersih. Suatu jumlah yang amat besar, sekaligus beban yang amat berat dipikul pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Secara geografis persoalan air tersebut sebagian besar menumpuk di Pulau Jawa dan provinsi Jawa Timur menempati urusan teratas, yaitu 36 kabupaten/kota dan 1.880 kelurahan/desa; yang disusul Jawa Tengah sebanyak 33 kabupaten/kota dan 1.140 kelurahan/desa; kemudian provinsi Jawa Barat, yaitu di 21 kabupaten/kota dan 835 kelurahan/desa. Maka dengan demikian, provinsi Jatim dapat dipastikan menjadi salah satu wilayah konflik menyangkut ketersediaan air ini.
Hal ini tidak aneh jika Jatim menyumbang krisis rangking pertama di Indonesia dengan melihat banyaknya kasus air yang tersebar di Jatim. Maka, dibutuhkan sebuah upaya yang “melebihi zaman”nya untuk dapat menuntaskan persoalan air ini. Upaya yang dilakukan oleh PDAM Kota Surabaya yang men-sweeping pencuri air sejak Desember tahun lalu hingga Januari ini --yang menyelamatkan Rp 9 Milyar atau sekitar tiga persen kebocoran air--patut kita beri dukungan. Namun, upaya ini belum cukup karena zaman yang telah bergerak ke dalam krisis yang mengakar sebagai akibat kelangkaan air. Maka harus ada upaya jangka panjang sebagai bagian strategy planning yang terstruktur dan holistis.
Paling tidak ada beberapa catatan untuk menanggulangi krisis ini. Pertama, merancang pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengembalian keseimbangan lingkungan hidup. Penggundulan hutan di sekitar Kota Batu bulan lalu memberi bukti nyata dengan adanya bencana banjir dan longsor kemarin. Sehingga, mutlak diperukanan untuk menghijaukan kembali daerah-daerah rawan longsor, juga diharapkan menghijaukan wilayah perkotaan sebagai antisipasi udara buruk dan tanah serapan yang mulai hilang. Kedua, memutar anggapan bahwa air adalah sumber daya alam yang tak terbatas. Sehingga, air harus dikelola secara holistik dan efiesien. Ketiga, pembangunan dan pengelolaan air harus didasarkan pada pendekatan partisipatif. Hal ini untuk mengantisipasi air menjadi komoditi yang dimonopoli oleh kelompok tertentu.
Namun, usaha publik ini akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kebijakan pemerintah yang pro-air. Implementasi yang konsisten atas kebijakan pemerintah lebih efektif jika dikaitkan dengan pembangunan yang berbasis lingkungan, seperti penertiban penggunaan air tanah, pelestarian hutan/ penghijauan, pembangunan industri penjernihan air serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu, merehabilitasi waduk, membentuk manajemen pengelolaan air bersih yang profesional, efisien (bebas KKN), dan berbasis keuntungan publik.
Kita hanya berharap, mudah-mudahan kesulitan air bersih yang menimpa daerah di Jatim dapat segera terpecahkan. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini belum mendapatkan pelayanan air bersih serta sanitasi yang memadai dapat hidup layak dan sehat.
*Pemerhati masalah lingkungan Universitas Muhammdiyah Malang
Read More..